Deli Serdang, focuskejar.co.id I25 Juli 2025
Keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Deli Serdang memicu kritik keras dari kalangan Aktivis Antikorupsi. DPRD dinilai tidak serius menjalankan tugas penganggaran yang sangat penting bagi kepentingan rakyat.
Putra Nasution, Wakil Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Deli Serdang, menyoroti lambannya sikap pimpinan DPRD yang dianggap sengaja menghambat jalannya program pemerintah daerah. Saat ditemui awak media di Kantor DPRD Lubuk Pakam 25/7/2025, Putra menyatakan bahwa keterlambatan ini tidak bisa dianggap sepele.
Kami sangat menyayangkan sikap elit politik DPRD yang diduga terkesan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Rakyat Deli Serdang dikorbankan karena tarik menarik kepentingan yang tidak berpihak pada pelayanan publik,” tegas Putra.
Ia menyebut bahwa program-program penting seperti pelayanan kesehatan, sosial, dan infrastruktur kini terhambat karena KUA-PPAS belum juga dibahas. Padahal, menurut ketentuan, dokumen tersebut harus disepakati paling lambat awal Agustus minggu pertama. Jika hingga akhir Juli belum dibahas, maka dapat dipastikan proses penyusunan P-APBD 2025 akan terhambat.
“Dampaknya jelas,Program tidak bisa berjalan, dana pusat tertunda, dan rakyat sebagai pembayar pajak tak bisa menikmati layanan dasar,” tambahnya.
Tak hanya itu, Putra mengingatkan bahwa keterlambatan ini bisa berujung pada krisis kepercayaan publik, bahkan bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menggugat transparansi dan akuntabilitas DPRD dan Pemkab Deli Serdang.
Sorotan utama tertuju pada Ketua DPRD Zakky Shahri dan jajaran pimpinan lainnya yang dianggap tidak tanggap atas persoalan ini. Saat awak media mencoba mengkonfirmasi melalui pesan dan panggilan WhatsApp, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari pihak yang bersangkutan.
Aktivis GERAK mendesak DPRD Deli Serdang untuk segera menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS dan menunjukkan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat. Jika tidak, rakyat akan terus menjadi korban dari kelambanan politik yang tak berperikemanusiaan.(jack-Tim)
