Medan, focuskejar.co.id
Ratusan orang aparatur desa SeTapanuli Utara mengadakan bimtek diduga tidak sesuai aturan.
Bimtek ini diduga tanpa Panitia dari pemerintahan kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini BPDSDM yang membidangi bimbingan da pelatihan.
Para perangkat desa melakukan bimtek di Hotel Madani Medan 21-24 Desember 2025. Kegiatan ini terlihat janggal karena logo pelaksana sengaja ditutupi dengan kertas, sementara logo pemkab Tapanuli Utara terlihat jelas.
Ketua DPP Formasi Sumut G. Seniman., M.Pd.CPM CPLA mengatakan, Para aparatur desa ini tidak peka terhadap kondisi Tapanuli Utara yang sedang dilanda duka akibat bencana ekologis. Saya menduga bahwa ada permainan antara perangkat desa dengan pihak ketiga dalam kegiatan ini. Hal ini terlihat dari indikasi kegiatan yang tanpa panitia yang jelas. Ini kegiatan penghamburan uang negara. Peserta 2-4 orang perdesa, ini sungguh memakan biaya lebih dari 10 juta perdesa. Ini kasus korupsi terstruktur bila mana anggaran desa digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.
Kami akan meminta pertanggung jawaban Bupati Tapanuli Utara yang telah membiarkan Perangkat desa melakukan serangkaian bimtek yang materinya belum tentu bermanfaat selama 4 hari ini dilaksanakan. Tentu ini adalah bukti awal bahwa ada penyalahgunaan keuangan negara. Kami akan melakukan upaya hukum atas terjadinya praktek praktek berkedok bimtek yang selalu berulang di Sumatera Utara. Modus seperti ini sudah berulang terjadi dan mereka melakukan rekayasa waktu pelaksanaan 4 hari tetapi di laksanakan hanya 1 atau 2 hari dengan materi asal asalan dan tak jelas isi dari materi karena diduga tidak ada dalam seminar kit sebagaimana lazimnya bimtek. Maka dalam kegiatan ini materi tidak dibagikan ke pada peserta karena mereka takut ketahuan perihal narasumber dan isi materi, ini modus untuk mengelabui. Dalam hal ini tentu akan menjadi masalah terkait habisnya anggaran desa ke hal hal yang tidak bermanfaat, dalam hal seperti ini tidak tertutup kemungkinan ada sindikat dan collectif collegial dalam menghabiskan anggaran negara di desa.
Selanjutnya kami akan segera berkoordinasi kepada Kejaksaan atau kepolisian untuk menelusuri kemungkinan adanya beking atau dukungan dari aparat penegak hukum yang memanfaatkan jabatannya dalam melindungi praktek praktek seperti ini. Sekaligus meminta Dinas Pemerintahan Desa Tapanuli Utara untuk menelusuri apakah kegiatan ini legal atau telah sesuai dengan aturan yang sudah di tekankan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Ini terindikasi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kemudian bahwa pelaksanaan bimtek, narasumber adalah ahli berserikat dan berkompetisi sebagai syarat ahli dalam pelatihan, bukan narasumber asal asalan yang bisa menyampaikan informasi berkenaan dengan materi yang relevan dan harus up tu date serta Simetris dengan paraturan, maka bila itu tidak dipatuhi maka berpotensi pelanggaran. Jadi sangat aneh bila salah satu narasumber dari dinas PMD Langkat, bukan dari Tapanuli Utara.
Sementara itu, ketika para peserta menyadari ada jurnalis, peserta mulai kelihatan panik dan menjauh. Menurut analisa kami bahwa kegiatan ini tidak berlangsung sesuai yang tertera di spanduk kegiatan yakni 21-24 Desember 2025. Namun awak media akan terus mengawasi kegiatan ini sampai akhirnya nanti
#Jun
