focuskejar.co.id| Medan- Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Sumatera Utara terima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI Satgas V Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring, Rabu (6/11/2024) sore.
Kunjungan Tim Satgas V Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring di Kantor DPD HNSI Sumut di Jalan Jendral Gatot Subroto No 179 Medan di pimpin oleh Ka Satgas Rosana Fransisca dan di sambut oleh Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian.SE di dampingi oleh sekretarisnya Ali Mukti Siregar beserta Pengurus Harian lainnya
Kepala Satgas V Rosana Fransisca mengatakan tujuan kedatangan mereka ke Kantor DPD HNSI Sumut guna berdiskusi terkait korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
Sebelum berdialog, Rosana Fransisca juga memperkenalkan satu persatu anggotanya yang hadir ke Sumatera Utara. Sedangkan hasil dari pertemuan tersebut, nantinya sebagai bahan masukan bagi Satgas V.
Sedangkan Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian, SE mengucapkan terima kasih kepada Ka. Satgas V
Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring beserta rombongan yang telah bersedia berkunjung ke DPD HNSI Sumut.
" Kami atas nama Pengurus DPD HNSI Sumut mengucapkan terima kasih kepada Tim Satgas V yang bersedia untuk berdialog dan berdiskusi kepada kami. Kami juga mengharapkan, kedepannya kami dapat menjalin komunikasi dengan Satgas V terutama di sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat nelayan Sumatera Utara," jelas Zulfahri Siagian.
Ketua Forum Transparansi Masyarakat Indonesia (Formasi) Sumut mengapresiasi kunjungan Tim Satgas V KPK RI di sumatera utara. Sinyal kehadiran KPK ini harus dimaknai sebagai warning atas pengelolaan lembaga terkait perikanan dan kelautan. Harapan masyarakat agar lembaga penyelenggara bidang perikanan dan kelautan ini dapat di Kelola secara jujur dan baik, dan yang tak kalah penting adalah berpihak kepada rakyat. Perhatian lembaga pemerintah akan nasib dan masa depan nelayan masih belum maksimal di prioritaskan, oleh karena itu Formasi Sumut mengharapkan uluran tangan pemerintah dan DPRRI agar regulasi perikanan ini dapat lebih berpihak kepada nelayan. Hari ini bisa kita lihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya #ric
