|

Ketegasan Bupati Asri Ludin Tambunan Dinilai Ganggu Zona Nyaman APDESI dan Desa di Deli Serdang

 


Lubuk Pakam- focuskejar.co.id 

Pernyataan tajam datang dari Aktivis Pemerhati Deli Serdang, Agus Lubis, yang menyoroti reaksi organisasi APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Deli Serdang terhadap gaya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang baru. Dalam keterangannya kepada media, Kamis (15/05/2025), Agus Mulianto Lubis menilai bahwa tanggapan APDESI yang menyebut Bupati bersikap arogan justru mengindikasikan ketidaknyamanan mereka terhadap ketegasan yang ditunjukkan oleh pemimpin baru tersebut.

“Dalam 100 hari kerja, Bupati Asri Ludin Tambunan bersama wakilnya telah menunjukkan kinerja yang nyata dan diapresiasi masyarakat. Ini membuat pihak-pihak yang selama ini nyaman dalam zona abu-abu merasa terusik,” ujar Agus saat ditemui di sebuah kafe di Lubuk Pakam.

Agus menambahkan, kinerja tegas Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lomlom suwondo telah menggugah kesadaran masyarakat dan tokoh-tokoh daerah terhadap pentingnya pengawasan dan tanggung jawab publik, khususnya di tingkat Desa.

 Ia menyebut bahwa banyak BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) banyak yang mangkrak meski Anggaran Dana Desa sudah banyak digelontorkan tetapi manfaatnya tidak banyak menyentuh kemasyarakat. Penggunaan dana desa masih banyak yang tidak tepat sasaran, kerap kali hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.

“Kami menduga, ketegasan ini membuat APDESI tidak nyaman. Jangan-jangan ada yang merasa tersentil karena Bupati mulai menyentuh ranah yang selama ini luput dari pengawasan serius,” tegasnya.

Agus berharap Bupati dan Wakil Bupati tidak mundur selangkah pun dalam menindak Kepala Desa yang tidak profesional dan tidak transparan dalam menjalankan tugas. “Kalau perlu, Audit menyeluruh harus dilakukan oleh Inspektorat. Jangan biarkan Dana Desa menguap tanpa hasil yang jelas,” tandasnya.

Agus juga menambahkan bahwa Anggaran Dana Desa 20% wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Jika desa tidak patuh, berarti mereka menolak kebijakan nasional soal kemandirian pangan,” pungkasnya.(Jack)

Komentar

Berita Terkini